Home
Tentang Program
“Islam dan Hak asasi Manusia”
Program Beasiswa
Artikel
Bibliografi
Para Sarjana
Beasiswa untuk Perubahan Sosial
Kembali ke sajian Inggris

Tentang Program

Gambaran Umum

Program Beasiswa Islam dan Hak Asasi Manusia di Universitas Emory adalah sebuah proyek tiga tahun yang mengajak para sarjana dan aktivis untuk bersama-sama meneliti hubungan antara Islam dan hak asasi. Di dunia Muslim saat ini terdapat ketegangan yang cukup besar antara paradigma-paradigma hak asasi manusia berhadapan dengan hukum Islam. Paradigma hak asasi manusia yang digariskan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia secara umum dianggap sebagai upaya Barat untuk memaksakan nilai-nilai mereka untuk mendesak nilai-nilai tradisional Islam. Program Islam dan Hak Asasi Manusia ini bertujuan untuk menyelidiki ketegangan tersebut dan, bila mungkin, merekonsiliasi keduanya. Untuk itu, Program ini bermaksud membantu masyarakat Muslim untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia melalui perspektif Islam.

Pendekatan

Program ini dirancang untuk mempersiapkan beasiswa bagi upaya-upaya praktis untuk mempromosikan hak asasi manusia dalam masyarakat-masyarakat Islam. Program ini didasarkan pada keyakinan bahwa dasar-dasar moral dan filosofis hak asasi manusia yang universal dapat ditemukan  dalam berbagai agama dan kebudayaan kendatipun artkulasi konsep modern yang berkembang saat ini berasal dari pengalaman-pengalaman konstitusional Barat sejak akhir abad ke-18.artkulasi konsep modern yang berkembang saat ini berasal dari pengalaman-pengalaman konstitusional Barat sejak akhir

Para pemikir politik dan keagamaan Eropa serta Amerika pertama kali mulai mengembangkan konsep modern tentang hak asasi manusia sebagai bagian dari usaha mereka untuk melindungi individu dari kekuasaan negara-bangsa (nation-state) yang terus membesar. Sejak negara-bangsa model Eropa ini sekarang telah menyebar ke seluruh dunia, orang-orang di luar Barat menemukan kebutuhan yang sama atas perlindungan dari kelebihan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh negara. Para pendukung hak asasi manusia mencoba untuk mengatasi hal ini dengan membuat hak-hak konstitusional ala Barat yang dimasukkan ke dalam undang-undang internasional. Namun karena tidak ada satupun mekanisme internasional yang layak untuk menjalankan standar hak-hak asasi manusia untuk menghadapi keinginan pemerintah nasional, mereka tetap saja menemukan persoalan tentang bagimana cara memotivasi negara-bangsa untuk meratifikasi dan menjalankan perjanjian-perjanjian tentang hak asasi manusia di wilayah mereka masing-masing. Cara yang paling efektif dan bisa diterima untuk melakukan ini adalah dengan menciptakan para pendukung lokal untuk menjalankannya. Akan tetapi hak-hak yang digariskan dalam perjanjian tersebut  harus dilihat oleh masyarakat luas sebagai sesuatu yang selaras dengan keyakinan dan norma-norma keagamaan yang mereka anut sehingga para pendukung yang akan dibuat bisa efektif dalam menjalankan misinya.

Mereka yang ingin mempertahankan pendukung hak asasi manusia di dalam dunia Islam menghadapi masalah-masalah khusus dalam melegitimasi alasan-alasan mereka. Beberapa unsur teologi Islam tradisional —seperti halnya juga kebanyakan agama-agama besar lainnya— tidak mudah untuk sejalan dengan prinsip-prinsip utama hak asasi manusia tentang nondiskriminasi. Para pemikir Islam mewarisi ideologi yang sangat maju dan visi yang jelas tentang kebajikan sosial, seperti yang termaktub dalam Syari’ah; dan pandangan-pandangan ini secara umum diyakini sebagai takdir Tuhan yang kekal. Bukan itu saja, kekuasaan Barat di masa lalu telah menggunakan konsep-konsep Barat tentang hak asasi manusia sebagai alasan bagi campur tangan penjajah dan dominasi pascakolonial terhadap dunia Islam. Pengalaman semacam ini secara radikal telah mengubah kehidupan sejumlah masyarakat Islam, memaksa Muslim untuk menegosiasikan hubungan mereka dengan modernitas sebagai terma yang tampaknya didiktekan oleh Barat. Akibatnya, banyak Muslim yang menganggap hak asasi manusia sebagai pemaksaan nilai-nilai Barat, sekaligus sebagai simbol hegemoni politik dan kultural penjajah yang berkesinambungan.

Banyak masyarakat Barat dan non Barat berusaha keras untuk menegaskan bahwa konsep modern tentang hak asasi manusia selaras dengan tradisi keagamaan mereka yang asli. Namun ketegangan antara agama dan hak asasi manusia terutama dikumandangkan di dunia Islam lantaran kuatnya peran yang dimainkan Islam dalam kehidupan pribadi dan publik, bahkan di negara-negara yang secara resmi sudah mengklaim diri mereka sebagai sekuler. Untuk alasan itu pula, penentuan strategi yang bisa melegitimasi hak asasi manusia di mata Muslim adalah tugas yang bisa memberi dampak bagi 1,2 milyar orang yang mewakili mayoritas penduduk di lebih dari 50 negara di Asia dan Afrika,  serta sejumlah minoritas yang cukup penting di negara-negara lain.

Jaringan

Untuk menghubungkan para peserta, sarjana dan pendukung hak asasi manusia, Program telah membuat situs ini. Situs ini akan memberi kepada para pendukung hak asasi manusia yang memiliki minat khusus pada Islam, forum yang mudah diakses dan terbuka untuk dialog dan konsultasi terus-menerus, pubukilasi sementara bagi naskah-naskah pendek, serta pertukaran berita dan informasi. Situs ini juga memuat sejumlah besar tawaran, termasuk artikel, kepustakaan, profil dan kontak dengan kelompok-kelompok hak asasi manusia yang dibuat oleh negara, profil singkat tentang sarjana terkemuka dari seluru penjuru dunia yang berminat pada Islam dan hak asasi manusia, serta hubungan dengan sumber-sumber elektronik lainnya.

Program ini juga akan mempublikasikan laporan berkala dan rangkaian makalah tidak berkala.

Direktur dan Dewan Penasihat

Abdullahi A. An-Na’im adalah Guru Besar Hukum di Charles Howard Candler sekaligus Direktur Proyek Agama dan Hak Asasi Manusia di Fakultas Hukum Universitas Emory. Ia adalah penulis Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law, editor The Politics of Memory: Truth, Healing and Social Justice (bersama Ifi Amadiume) dan Human Rights in Cross Cultural Perspectives: Quest for Consensus; Human Rights in Africa: Cross-Cultural Perspectives (bersama Francis Deng); The Cultural Dimensions of Human Rights in the Arab World (dalam bahasa Arab); Universal Rights, Local Remedies: Legal Protection of Human Rights under the Constitutions of African Countries; dan Proselytization and Communal Self-Determination in Africa. Ia telah menulis lebih dari 50 artikel dan buku tentang hak asasi manusia, konstitusionalisme, hukum dan politik Islam. Ia juga menjadi profesor tamu bersama International Institute for the Study of Islam di Universitas Leiden Belanda.

Sebelum datang ke Emory pada tahun 1995, Dr. An-Na’im adalah Direktur Eksekutif Pemantau Hak Asasi Manusia Afrika di Washington D.C. dan sebagai sarjana tetap di kantor Ford Foundation Kairo untuk Timur Tengah dan Afrika Utara. ia juga seorang anggota dewan Cairo Institute for Human Right Studies di Mesir; the Research Action & Information Network for Bodily Integrity of Women (RAINBO) di London dan New York; dan the Institute for Human Rights and Development di Gambia. Ia anggota Arab Working Group on Human Rights (Interights) di London, dan the Center for Middle Eastern and Islamic Studies di SOAS, the University of London and Sisters in Islam di Malaysia.

Yang membantu Dr. An-Naim adalah Dewan Penasihat Program, yang anggotanya adalah:

Salbiah Ahmad, seorang pengacara di Malaysia. Ia mempelopori terbentuknya kelompok Sisters in Islam (Malaysia) di awal tahun 1987 ketika ia mengajar Hukum di International Islamic University di Malaysia. Ia juga terlibat dalam memprakarsai lokakarya Islam dan Negara-Bangsa Modern; ikut berkampanye untuk Hukum Hudud Kelantan, dan membantu pembuatan booklet tentang pemukulan terhadap istri dan persamaan (wife-beating and equality). Pada bulan Juli 1997, ia tidak lagi bergabung bersama Sisters in Islam. Ia terlibat dalam kampanye 10 tahun untuk hukum kekerasan domestik (kekerasan dalam rumah tangga) serta kampanye untuk Hukum Pelecehan Seksual di Malaysia. Karya regionalnya tentang hak-hak asasi perempuan terdapat di Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) dan di jaringan Women Living Under Muslim Laws (WLUML). Sebagai hakim, ia senantiasa menulis tentang hak-hak asasi perempuan, agama, dan hukum.

Cassandra Balchin, adalah Kordinator Women Living Under Muslim Laws, sebuah jaringan kelompok-kelompok perempuan regional yang berusaha memperjuangkan hak-hak kehidupan perempuan di tengah-tengah masyarakat Islam. Balchin bekerja di Pakistan dan Inggris.

Bahey Eldin Hasan, adalah Direktur Institut Kairo untuk Studi Hak Asasi Manusia di Mesir.

Ayesha Iman, adalah Wakil Koordinator untuk Piagam Afrika Barat tentang Women Living Under Muslim Laws, dan juga seorang aktivis hak-hak asasi perempuan di Nigeria.

Asifa Quraishi, seorang hakim Hak Asasi Manusia Amerika serta anggota organisasi internasioal Hakim-Hakim Perempuan Muslim untuk Hak Asasi Manusia.

Sumber-Sumber di Universitas Emory

Anggota Program Islam dan Hak Asasi Manusia bisa memanfaatkan sumber-sumber yang melimpah di Universitas Emory. Program beasiswa ini juga bisa mengembangkan Program Agama dan Hukum, proyek Universitas Emory lainnya yang didanai oleh Ford Foundation. Program Agama dan Hukum ini meneliti dimensi-dimensi relijius hukum, dimensi-dimensi legal agama dan interaksi antara ide-ide dan metode-metode hukum dan agama. Berdiri sejak tahun 1982, Program ini menawarkan berbagai bentuk forum studi lintas disiplin kepada para mahasiswa dan fakultas. Melalu aneka kuliah khusus dan klinik, proyek dan publikasi, seminar dan konferensi, Program ini akan meneliti pemahaman yang holistik mengenai profesi-profesi keagamaan dan hukum. Program ini mengedepankan perspektif umum dan komparatif dengan titik tekan tradisi-tradisi keagamaan Kristen, Yahudi, dan Islam. Program ini telah mensponsori sejumlah besar konferensi di Amerika dan luar negeri.

Program Agama dan Hukum ini terlibat dalam sejumlah proyek riset tahunan yang temanya terkait erat dengan Program Beasiswa Islam dan Hak Asasi Manusia. Proyek Agama dan Hak Asasi Manusia meneliti dimensi-dimensi dan sumber-sumber keagamaan hak asasi manusia, terutama dalam kebudayaan non Barat. Foud Foundation telah mensponsori dua proyek awal yang cukup besar, yaitu: 1) Studi komprehensif tentang Transformasi Kultural dan Hak Asasi Manusia di Afrika (1996-2001), yang berkonsentrasi pada persoalan-persoalan perempuan dan tanah di Afrika; 2) Studi komprehensif tentang Hukum Keluarga Islam yang memetakan peran Hukum Keluarga Muslim secara praktis serta teks-teks hukum dalam berbagai komunitas Muslim dalam konteks mayoritas dan minoritas. Hasil dari kedua studi tersebut diterbitkan dalam situs mereka, yiatu www.law.emory.edu/WAL dan www.law.emory.edu/IFL. Pada tahun 2002, proyek ini juga telah menerbitkan panduan untuk Hukum Keluarga Islam, yaitu Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book (London & New York: Zed Books).

Program Agama dan Hukum adalah salah satu bagian dari visi yang lebih luas di Universitas Emory untuk mendorong penelitian lintas disiplin dan aktivitas-aktivitas internasional dalam konteks pendidikan ilmu klasik yang liberal. Program-program Universitas lainnya melengkapi kurikulum tradisional dalam rangka melibatkan mahasiswa dan fakultas dari pelbagai perspektif dan disiplin, termasuk di antaranya adalah Pusat Etika dan Kebijakan Publik dalam Profesi (Center for Ethics and Public Policy in the Professions), Institut Ilmu-Ilmu Liberal (Institute for Liberal Arts), Halle Institute untuk Pembelajaran Global, Pusat Aquinas untuk Teknologi, Studi Wanita, Studi Kekerasan, Studi Afrika Amerika, serta program-program studi kawasan di Asia, Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, Rusia, dan Eropa Timur. Sebagian besar kegiatan ini sekarang sudah masuk ke dalam Program Agama dan Hukum di Pusat Emory untuk Studi Lintas Disiplin tentang Agama.